Hadir ke Rapimnas Kubu Ical, Priyo Dapat Sanksi?

Hadir ke Rapimnas Kubu Ical, Priyo Dapat Sanksi?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso, hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical.

Terkait itu, kubu Agung Laksono berencana memanggil Priyo. Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Lawrence Siburian mengatakan mereka akan meminta penjelasan dari Priyo. Kubu Agung Laksono juga akan menjelaskan jika kedatangan Priyo ke sana adalah salah.

"Kita akan beritahu beliau bahwa (datang di rapimnas) itu salah," ujar Lawrence melalui pesan singkat, Minggu (14/6/2015).

Sementara, Priyo mengaku ingin menghormati putusan PTUN dan PN Jakarta Utara. Oleh karena itu, dia hadir dalam rapimnas tersebut.

Saat ditanya apakah alasan Priyo bisa diterima, Lawrence enggan menjawab. Dia masih menunggu penjelasan langsung dari Priyo.

"Kita belum ketemu beliau jadi belum tahu apa alasannya beliau ke sana," jelas Lawrence.

Lawrence juga enggan berkata banyak tentang kemungkinan Priyo mendapat hukuman atas kehadirannya tersebut. "Kita belum ketemu. Kita lihat nanti (apakah diberi hukuman atau tidak)," pungkas Lawrence.

Pada Jumat 12 Juni malam, Partai Golkar kepengurusan hasil Munas Riau 2009 menyelenggarakan rapimnas di Jakarta. Di rapimnas tersebut hadir juga pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Riau yang saat ini berada di kubu Munas Ancol (Agung Laksono).

Sejumlah kader partai bersorak menyambut kehadiran sosok Priyo Budi Santoso. Dia disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Riau, Aburizal Bakrie.

Priyo mengatakan ada dua alasan yang menyebabkannya datang ke rapimnas kubu Ical. Pertama, dia datang memenuhi undangan sebagai pengurus DPP Golkar Munas Riau. Kedua, kedatangannya ini sebagai salah satu jalan menuju islah kedua kubu yang berseteru, DPP hasil Munas Ancol dan Bali. (Bob/Ans)

credit to: republik meme

Ketua Panja: Istilah Dana Aspirasi Sungguh Menyesatkan

Ketua Panja: Istilah Dana Aspirasi Sungguh Menyesatkan

Liputan6.com, Jakarta - Usulan DPR mengenai dana aspirasi yang nominalnya Rp 15 sampai Rp 20 miliar ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk masing-masing anggota menuai pro dan kontra. Ketua Panitia Kerja (Panja) dana aspirasi Totok Daryanto menolak nama usulan yang beredar tersebut. Istilah dana aspirasi dinilainya menyesatkan.

"Istilah dana aspirasi sesungguhnya menyesatkan. Yang benar adalah usulan program pembangunan daerah pemilihan. Menurut UU MD3, anggota DPR berhak memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya (Dapil)," ujar Totok kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/6/2015).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menjelaskan, usulan demi memperjuangan program pembangunan di Dapil pasti akan diintegrasikan ke dalam rencana APBN. Dengan demikian, usulan ini mengikuti siklus pembahasan anggaran menjadi satu kesatuan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah kepada DPR.

Karena itu dia menepis anggapan bahwa DPR salah memaknai UU MD3 Pasal 70 ayat 2 tentang fungsi anggaran DPR yang hanya dapat membahas dan memberikan persetujuan.

"Dengan demikian, anggota DPR tidak menerima uang, bukan pengguna anggaran, hanya mengusulkan program pembangunan," jelas dia.

Anggota Komisi VII itu pun menerangkan, usulan DPR harus berbentuk fisik tidak boleh dalam bentuk dana hibah.

"(Ini menjadi penting) karena tugas pokok DPR dalam kunjungan kerja ke Dapil dan masa reses terutama adalah menjaring aspirasi masyarakat," tutur Totok.

Wakil Ketua Umum PAN itu menyatakan, dana aspirasi tidak akan menjatuhkan pemerintahan. Sebab, dengan tugas pokok menjaring aspirasi masyarakat, maka kewenangan DPR bisa mengusulkan program pembangunan di Dapilnya.

"Karena tugas pokok DPR dalam kunjungan kerja ke Dapil dan masa reses terutama adalah menjaring aspirasi masyarakat, maka kewenangan DPR mengusulkan program pembangunan sesuai aspirasi rakyat di Dapilnya," pungkas Totok.

DPR mengajukan dana aspirasi ke APBN 2016. Jumlah dana tersebut Rp 20 miliar per anggota dewan. Jika ditotal, negara harus menghamburkan Rp 11,2 triliun untuk dana aspirasi daerah pemilihan (dapil).

Dana aspirasi untuk menjalankan program-program di dapil itu, tidak akan dipegang langsung oleh anggota DPR. Dana itu akan langsung diserahkan ke kepala daerah di dapil yang membutuhkan. (Mvi/Ali)

credit to: republik meme

DPR Bahas Panglima TNI dan Kepala BIN Besok

DPR Bahas Panglima TNI dan Kepala BIN Besok

Liputan6.com, Jakarta - DPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas pengajuan calon Panglima TNI dan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pembahasan cepat dilakukan agar tidak ada kekosongan jabatan pada 2 lembaga tersebut karena pimpinannya memasuki masa pensiun.

"Tentu segera mengadakan rapat pimpinan hari Selasa (besok)," kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Usai menggelar rapat pimpinan, anggota dewan akan mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan sidang paripurna.‎ Rapat Bamus ini bakal digelar dalam waktu dekat, mengingat bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari.

"Tentu secara prosedural akan masuk ke paripurna dan dibawa ke Bamus. Dari Bamus dirapatkan bersama pimpinan dan pimpinan fraksi dan dari Bamus, baru kita berikan ke Komisi I. Karena puasa akan segara mungkin mengatur rapat dengan pimpinan fraksi," ujar Setya.

Tim Pengawas Intelijen

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan Tim Pengawas Intelijen telah terbentuk. "Peraturan DPR-nya sudah disahkan, tinggal Komisi I nanti mengusulkan nama-nama yang akan duduk di tim pengawas intelijen DPR ini," kata Mahfudz.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menuturkan anggota Tim Pengawas Intelijen terdiri dari perwakilan setiap anggota fraksi di DPR ditambah dengan Pimpinan Komisi I. "Kurang lebih sekarang 14," tutur dia.

Menurut dia, salah satu tujuan dibentuknya Tim Pengawas Intelijen, untuk mengawasi adanya dugaan penyimpangan oleh intelijen negara.

"Badan pengawas intelijen yang dibentuk oleh DPR itu adalah tim pengawas yang dibentuk mewakili publik untuk mengawasi, termasuk melakukan penyelidikan manakala ditemukan indikasi penyimpangan berkenaan tugas pokok fungsi intelijen," ungkap Mahfudz.

Dia menjelaskan Tim Pengawas BIN akan bekerja secara kasuistik atau baru bekerja jika terjadi dugaan penyimpangan.

"Jadi tim itu dibentuk tetapi dia bekerja dengan kasus tertentu," tandas Mahfudz Siddiq.

Presiden Jokowi memilih Sutiyoso menjadi calon tunggal kepala BIN guna menggantikan Marciano Norman yang akan memasuki masa pensiun.

Mantan Gubernur D‎KI Jakarta itu menyatakan kesiapannya menjadi calon Kepala BIN. Terlebih, saat masih bertugas di Kopassus, pria yang akrab disapa Bang Yos itu pernah mengemban tugas yang berkaitan dengan intelijen.

Jokowi juga telah memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Moeldoko. (Bob/Sss)

credit to: republik meme

Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test Bang Yos Pekan Depan

Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test Bang Yos Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - DPR melalui Komisi I akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Purn Sutiyoso. Presiden Jokowi memilih Sutiyoso untuk menggantikan Kepala BIN Marciano Norman yang segera pensiun.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya akan melakukan fit and proper test terhadap pria yang akrab disapa Bang Yos itu setelah mendapat tugas dari rapat paripurna dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Menunggu rapat paripurna, dan Bamus, dan ditugaskan ke Komisi I," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Mahfudz mengatakan, paripurna tersebut akan dilakukan pekan ini. Selanjutnya, akan digelar rapat konsultasi Bamus.

"Sehingga Komisi I perlu beberapa hari, siapkan mekanisme di Komisi I. Sehingga dalam kalkulasi sementara kami, pelaksanaan fit and proper test calon Kepala BIN baru bisa kita laksanakan antara tanggal 23-26 (Juni)," ungkap dia.

"Persisnya kapan, nanti kami menunggu kepastian," sambung dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pihaknya akan membentuk Tim Pengawas Intelijen ‎dan akan bekerja setelah Bang Yos resmi menjadi Kepala BIN.

"Setelah disahkan paripurna. Makanya saya ingin dengan terpilihnya kepala BIN yang baru (Bang Yos) tim ini juga terbentuk," ucap dia.

Mahfudz menerangkan, ada 2 dasar hukum dalam pembentukan Pengawas Intelijen ini. Pertama Undang-Undang Intelijen dan kedua peraturan DPR.

"Kalau peraturan DPR itu lebih kepada peraturan teknisnya saja. Karena kan cuma umum saja. Pertama mengatur secara lebih teknis terkait tim itu. Akan diatur secara lebih teknis bagaimana tim itu bekerja," tandas Mahfudz Siddiq.

Presiden Jokowi memilih Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Pencalonan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN ini sudah melewati sejumlah pertimbangan.

Jokowi mengatakan pertimbangan itu terutama pada dunia intelijen. Baik itu rekam jejak maupun kompetensi yang dimiliki mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD tersebut. (Mvi/Mut)

credit to: republik meme

PDIP Rekomendasikan Incumbent dalam Pilkada Serentak

PDIP Rekomendasikan Incumbent dalam Pilkada Serentak

Liputan6.com, Yogyakarta - PDIP telah mempersiapkan partisipasinya dalam pilkada serentak Desember 2015. Sejumlah rekomendasi untuk calon kepala daerah baik bupati dan walikota sudah dikeluarkan partai berlambang banteng moncong putih ini.

"Beberapa sudah, di Bali sudah ada 3 rekomendasi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa lainnya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2015).

PDIP juga sudah memberikan rekomendasi siapa yang mewakili partai berlambang banteng moncong putih itu dalam pilkada serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rekomendasi diberikan kepada Bupati Bantul saat ini Sri Surya Widati, istri dari ketua DPP PDIP Idham Samawi yang tersangkut kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul.

Hasto mengatakan, dari 3 kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak, PDIP baru memberikan rekomendasi di wilayah Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.

"Bantul langsung kita beri rekomendasi untuk pasangan, di beberapa tempat lain juga kita berikan rekomendasi pasangan," ujar dia.

Sedangkan di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur PDIP sudah memberikan rekomendasi kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Hasto menegaskan, Risma tetap maju pilkada melalui PDIP.

"Risma sudah kita keluarkan rekomendasinya. Tetap dengan PDI Perjuangan beliau. Rekomendasi juga langsung untuk pasangannya," kata Hasto. (Mvi/Mut)

credit to: republik meme

Sekjen PDIP: Dana Aspirasi DPR Harus Ditinjau Ulang

Sekjen PDIP: Dana Aspirasi DPR Harus Ditinjau Ulang

Liputan6.com, Yogyakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta dana aspirasi atau program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan DPR ke APBN 2016 Rp 20 miliar per anggota dikaji kembali. Sebab, dana tersebut dinilai imbas dari demokrasi liberal saat pemilihan legislatif pada 2014.

"Kita harus melihat ini sebagai hubungan kausalitas sebab-akibat. Munculnya dana aspirasi itu karena model politik proporsional terbuka, sehingga calon anggota dewan mengkampanyekan diri, harus menjanjikan program yang bisa langsung dijalankan pada pemilih," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2015).

Hasto menjelaskan, dampak model politik proposional terbuka ini, membuat DPR tidak hanya memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan akan tetapi bertambah dengan fungsi representasi.

"Ini yang harus dipahami. Tetap koridornya pemerintah. Perlu juga dilihat sejak sistem proporsional terbuka tersebut diterapkan, fungsi DPR tidak lagi hanya legislasi, budgeting, dan pengawasan, tapi juga ada fungsi representasi, fungsi itu yang membuat DPR juga harus turut menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat," kata dia.

Menurut dia, model politik proporsional terbuka harus dikaji lagi. Sistem pemilihan ke sistem proporsional tertutup perlu dibangkitkan lagi untuk menghilangkan dampak demokrasi liberal. Sebab, secara prinsip, mekanisme anggaran harus lewat pemerintah, termasuk alokasi dan distribusi anggaran lewat APBN.

"Penganggaran dana aspirasi perlu dikaji lagi. PDI Perjuangan akan mengupayakan mengembalikan sistem pemilihan ke sistem proporsional tertutup," pungkas Hasto.

DPR kembali mengusulkan dana aspirasi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 20 miliar per anggota sebagai dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil) dengan total dana aspirasi mencapai Rp 11,2 triliun. (Mvi/Mut)

credit to: republik meme

Gelar Sidang Kabinet, Jokowi Evaluasi Menteri Kabinet Kerja

Gelar Sidang Kabinet, Jokowi Evaluasi Menteri Kabinet Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sore ini mengadakan sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir dalam kesempatan ini para menteri dan pejabat tinggi pemerintahan.

Dalam sidang kabinet tersebut Jokowi bakal mengevaluasi kinerja para menteri dan pejabat tinggi negara‎. Presiden meminta laporan kinerja mereka selama 6 bulan terahir.

"Saya minta ‎laporan pencapaian program atau kinerja yang telah dilakukan selama 6 bulan, dari November (2014) sampai April (2015), saya minta dalam 2 hari ini harus diselesaikan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Laporan kinerja tersebut, lanjut Jokowi, tidak lain untuk bahan penilaian secara keseluruhan dalam kepemimpinan dirinya yang sudah berjalan sekitar 8 bulan atau sejak pelantikan 20 Oktober 2014.

Untuk meningkatkan kinerjanya, Jokowi juga meminta kepada para menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga pemerintahan itu, untuk membuat laporan kinerja dalam 6 bulan ke depan.

"Jadi dari Mei hingga Oktober 2015‎ secara rinci, dan tidak boleh lebih dari 2 halaman," tegas dia.

Pemerintahan Jokowi banyak menjadi sorotan publik, mengingat ada beberapa kebijakan yang dikritik masyarakat. Salah satunya penghapusan subsidi BBM untuk premium.

Alhasil, banyak kalangan yang meminta Jokowi me-reshuffle atau merombak susunan kabinet. Terutama menteri yang terbukti memiliki kinerja yang buruk. Dari evaluasi inilah yang nantinya akan menjadi acuan penilaian Jokowi. (Rmn/Sss)

credit to: republik meme

Berita Terkini Tragedi Angeline

Berita Terkini Tragedi Angeline

Liputan6.com, Jakarta - Angeline Megawe, gadis 8 tahun yang dilaporkan hilang sejak 16 Mei 2015 telah ditemukan. Namun, bocah kelas 2 SD itu sudah tak bernyawa, terkubur bersama boneka di halaman belakang rumah ibu angkatnya, Margriet Megawe, Jalan Sedap Malam Nomor 26, Sanur, Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Ronny F Sompie menjelaskan, saat ditemukan, bocah berumur 8 tahun itu sedang memeluk boneka dengan posisi telungkup.

Petunjuk kematian bocah cantik itu diperoleh setelah Kepala Sekolah Angeline, yang sehari sebelumnya menggelar ritual sembahyang bersama para guru SDN 12 Sanur, di pura depan rumah Angeline. Saat itu, mereka melihat gundukan tanah yang mencurigakan dan ditutupi kotoran ayam di halaman belakang rumah. Kejanggalan ini pun dilaporkan pada polisi.

Dari laporan tersebut, Kepolisian Bali kembali memeriksa rumah Margriet. Polisi pun menyusuri semua sudut rumah, tercium bau busuk menyengat. Setelah digali setengah meter, ditemukan jasad Angeline yang hilang sejak 16 Mei lalu.

Ikuti perkembangan berita terkini seputar kasus pembunuhan Angeline di tautan ini dan di sini. (Mut)

credit to: republik meme